BPKP Tingkatkan Pengawasan di Lingkungan Kemenhan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan komitmennya untuk Tingkatkan Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal ini diungkapkan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK (Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pengembangan Manusia, dan Kebudayaan), Iwan Taufiq Purwanto, dalam pertemuan kerja sama dengan Kemenhan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenhan.

Iwan menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh BPKP mencakup audit, evaluasi sistem pengendalian internal, dan Tingkatkan Pengawasan kapasitas APIP. Kerja sama dengan Kemenhan bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan semua program berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iwan menjelaskan bahwa BPKP akan melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, BPKP akan melakukan audit dan reviu keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran di Kemenhan dilakukan secara tepat sasaran dan efisien. Kedua, BPKP akan mengevaluasi sistem pengendalian internal Kemenhan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Selain itu, BPKP juga akan memantau pelaksanaan program-program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.

Pemantauan bertujuan memastikan program berjalan sesuai rencana dan berdampak positif pada pertahanan. BPKP juga akan meningkatkan kapabilitas APIP di Kemenhan melalui pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Komitmen BPKP ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di semua instansi pemerintah, termasuk Kemenhan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program-program strategis.

Kemenhan, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan nasional, memegang peran krusial dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan menjadi hal yang sangat penting. BPKP berharap, melalui kerja sama ini, Kemenhan dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen untuk mendukung Kemenhan dalam mencapai tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang lebih efektif, kami yakin Kemenhan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi pertahanan dan keamanan nasional,” ujar artikel pemerintah.

Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh BPKP, diharapkan Kemenhan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi instansi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi instansi pemerintah lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.